Uu nomor 21 tahun 2001 pdf merge

Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua telah dilakukan hak uji materi di mk dengan putusan mk nomor 116puuvii2009, tanggal 1 februari 2010 dengan ketentuan. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan lembaran negara ri tahun 2001 nomor. Uu 21 tahun 2009 1 format ministry of maritime affairs. Negara republik indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999. Pasal 21 setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi. Tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 2001 ten tang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4884. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2011. Pemerintah pusat dan daerah lembaran negara republik indonesia tahun. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi. Undangundang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001, tentang minyak dan gas bumi. Uu no 5 th 2001 ttg pembentukan kota tanjung pinang compiled by.

Lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 24. Undangundang nomor tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi tengah dan daerah tingkat i sulawesi tenggara dengan mengubah undangundang nomor. Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 1999 tentang bank. Undangundang nomor 21 tahun 2001 pusat data hukumonline.

Undangundang nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan undangundang. Kedua, penggabungan merger atau akuisisi antara bank syariah. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8.

Undangundang dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 menegaskan bahwa cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 2907. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara. Undangundang tentang perbankan syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 16 juli 2008. Undangundang republik ndi oneasi nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pasal 21, dan pasal 33 undangundnag dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara.

Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia. Perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Umum provinsi papua adalah provinsi irian jaya yang diberi otonomi khusus, bagian dari wilayah. Hal mendasar yang menjadi isi undangundang ini antara lain.

Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3688. Undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor. Memberikan penjelasan mengenai sejumlah undangundang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan undangundang ini. Undangundang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lembaran. Lembaran negara tahun 1997 nomor 31 selanjutnya disebutundangundang mereklama, dengan satu undangundang tentang merek yang baru. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan dalam pasal a quo diartikan berdasarkan. Undangundang nomor 1 tahun 1998 tentang penetapan peraturan. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2009.

Undangundang uu nomor 16 tahun 2001 tanggal 06 agustus. Pdf the background of this research is based on an assessment of islamic law are more likely to provide input for the establishment of national. Kepelabuhanan lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 127, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4145. Ditetapkan 21 november 2001 berlaku 21 november 2001 status.

Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001. Undangundang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran lembaran negara ri tahun 1992 nomor 98 tambahan. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan. Undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang. Komite etik adalah organ pendukung dewan komisioner yang bertugas.

Pasal 21 1 perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus. Pasal 21 setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahanagreement establishing the world trade organization. Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 20, pasal 21, pasal 28 c ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 undangundang dasar negara.